Keren, Mahasiswa ini Magang Merdeka Bersertifikat di Rumah Rakyat DPR RI

Surabaya – Alvin Nanda Sasmita, mahasiswa program studi S1 Ilmu Administrasi Negara angkatan 2018, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah mengikuti Program Magang Bersertifikat di Sekretariat Jenderal DPR RI (MDRR) Magang di Rumah Rakyat yang dilaksanakan mulai bulan September sampai Desember 2021

Magang dan Studi Independen (MSIB) merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Program Magang Bersertifikat memiliki organisasi mitra mulai dari perusahaan, organisasi multilateral, instansi pemerintah, hingga perusahaan rintisan (startup). Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menjadi mitra dari program Magang Bersertifikat dimana mahasiswa akan bekerja dalam proyek nyata yang memberikan nilai strategis terkait konsep “Parlemen Modern”, utamanya terkait Tugas dan Fungsi DPR RI.

Terdapat 17.000 mahasiswa dari berbagai Universitas di seluruh Indonesia yang mendaftar dalam program MDRR DPR RI terhitung sejak awal peluncuran program melalui website Kampus Merdeka. Alhasil dari total keseluruhan pendaftar berhasil terseleksi 191 peserta MDRR DPR RI Tahun 2021 dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Selama kegiatan Magang tersebut, Alvin ditempatkan sebagai Parliament Trainee. Kegiatan yang dilakukan selama magang di Sekretariat Jenderal DPR RI antara lain seperti ceramah dan kuliah umum DPR RI, ceramah dan kuliah umum Alat Kelengkapan Dewan (AKD) maupun Badan Keahlian (BK) DPR RI, mengikuti beberapa agenda rapat DPR RI, analisis isu-isu di ruang lingkup AKD atau BK DPR RI, simulasi sidang, hingga ujian akhir.

Dalam setiap agenda di Komisi dan AKD DPR RI, Alvin dibimbing oleh Mentor dan Co-Mentor Kelompok maupun Unit Kerja.

Output yang berhasil dilakukan selama proses MDRR DPR RI diantaranya adalah Analisis Isu-Isu di Ruang Lingkup AKD atau BK DPR RI, Catatan Rapat, Isu Sepekan dan Proposal Penelitian, Policy Brief, Pengujian Undang-Undang Perkara Mahkamah Konstitusi, Analisis Isu seputar Diplomasi Parlemen, serta Analisis Kritis terhadap RUU dan Prolegnas Prioritas.