DIALEKTIKA ONLINE 2021 “Gonta – Ganti Kebijakan Saat Pandemi. Dampaknya?”
DIALEKTIKA ONLINE 2021
“Gonta – Ganti Kebijakan Saat Pandemi. Dampaknya?”
Dialektika Online adalah merupakan salah satu kegiatan rutin dari program kerja divisi akademik Laboratorium Manajemen dan Kebijakan Publik, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Pada tahun ini kegiatan Dialektika Online dilaksanakan tanggal 12 September 2021 dengan mengangkat tema "Gonta-Ganti Kebijakan saat Pandemi. Dampaknya?". Dengan mendatangkan pemateri - pemateri yang ahli dan kompeten dalam pembahasan topik Dialektika Online kali ini, yaitu Bpk.Fajar Arif Budiman, S.IP., M.AP. yang dikenal sebagai seorang pakar kebijakan publik. Dan Bpk.Timothy Ivan Triyono, S.H yang merupakan Sekretaris Jendral dari Komunitas Jokpro 2024. Sesuai dengan tujuan dari kegiatan Dialektika Online yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepekaan generasi muda terhadap isu-isu terkini yang ada di sekitar masyarakat, guna menciptakan pemikiran yang kritis, kreatif, aktif, inovatif, dinamis, dan berorientasi ke depan. Maka dari itu pembahasan mengenai dampak dari seringnya pergantian regulasi kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 sangat dirasa sesuai untuk di perbincangkan lebih dalam melalui berbagai sudut pandang yang kompleks.Pembasahan dan diskusi antara pemateri dengan para peserta yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 jam tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Gonta-ganti kebijakan dalam keadaan darurat sebagai bentuk kelincahan menghadapi masalah dan menentukan solusi yang tepat, boleh dan harus dilakukan. Tapi antara pemerintah pusat dan daerah harus bisa memastikan delivery nya dengan baik. Tindakan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang adaptif menjadi alasan mengapa kebijakan sering gonta-ganti/berubah-ubah, namun prioritas tetap kesehatan dan ekonomi. Hal tersebut bukan sekedar gonta-ganti istilah, namun memiliki treatment yang berbeda-beda berdasarkan analisis atau zona wilayah. Presiden Jokowi menyebut gonta ganti kebijakan ini sebagai gas dan rem.
